Opini : “Privatisasi vs Unbundling BUMN”

Tanggal 15 Januari 1998 Presiden Soeharto menanda tangani kontrak bantuan dari IMF, disaksikan Direktur IMF Comdessius

Tanggal 15 Januari 1998 Presiden Soeharto menanda tangani kontrak bantuan dari IMF, disaksikan Direktur IMF Michael Camdessus

Kecemasan mendasar saya sebagai karyawan Telkom sekaligus anggota Sekar adalah sampai kapan Telkom mampu mempertahankan kepemilikan saham mayoritasnya pada anak-anak usaha yang telah berdiri?  Buktinya sudah ada, yakni Telkomvision, siapa yang mampu menjamin bahwa struktur kepemilikan saham Telkom pada anak-anak usahanya tidak akan berubah pada waktu yang akan datang???

Pilar ekonomi Indonesia menurut Undang-Undang ada 3 yaitu BUMN/BUMD, Koperasi dan Swasta. Dalam perjalanan bangsa ini, hanya 2 dari 3 pilar yang cukup eksis sedangkan Koperasi lebih cenderung jadi pelengkap dan komoditi politik.  Hingga 2012 jumlah BUMN sebanyak 142 (Perum 15, non persero 108 dan persero, tbk 19), dari jumlah tersebut pemerintah akan terus melakukan pengurangan hingga diperoleh angka akhir sekitar 87 BUMN saja. Road map penciutan (right seizing) BUMN meliputi beberapa langkah seperti divestasi langsung kepada investor, Kontrak manajemen, IPO hingga holdingisasi.  Menilik justifikasi privatisasi  yg diajukan oleh pemerintah, secara prinsip keliatannya cukup masuk akal. Namun bila ditelaah lbh mendalam ternyata motif utamanya adalah utk menambal kekurangan penerimaan APBN negara. Dengan demikian, maka program privatisasi ini tdk akan pernah berhenti alias berjalan terus dari tahun ke tahun krn APBN Indonesia selalu defisit. Artinya setiap tahun akan ada BUMN yg dijual (divestasi), melakukan IPO, pelepasan saham pemerintah, penggabungan BUMN (holdingisasi) maupun mekanisme yg lain.

Privatisasi terjadi sebagai akibat dari kebijakan hutang rezim Orde Baru, yang karena tidak mampu mengembalikan hutang sebagaimana perjanjian, maka  Pemerintah Orde Baru dipaksa oleh International Monetary Fund (IMF)  menandatangani Letter Of Intent (LOI) atau semacam Pakta Pengembalian Hutang  yaitu dengan cara “menyerahkan” asset negara bernama BUMN melalui mekanisme IPO maupun Strategic Sales/Strategic Partner. Disamping Pakta pengembalian hutang diatas,Pemerintah Indonesia juga dipaksa pemilik modal/Kapitalis untuk membuka pasar strategis (yang selama ini di lindu ngi secara ketat oleh Konstitusi demi terjaminnya Kesejahteraan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia). Cara cara pengembalian hutang melalui penjualan asset negara, serta keharusan membuka pasar strategis tersebut, jelas jelas bertentangan dengan Filosofi Negara yaitu Panca Sila serta Konstitusi UUD 45.

Terminologi privatisasi dan unbundling relatif berbeda tetapi hasilnya hampir sama. Dari Wikipedia, privatisasi (denasionalisasi) adalah pengalihan kepemilikan dari milik umum  menjadi milik pribadi, kebalikannya adalah nasionalisasi. Sedangkan istilah unbundling merujuk pada pemisahan kegiatan bisnis. Isu unbundling mulai mencuat pd tahun 2008 dimana PLN dipisah menjadi 2 area operasi dgn PLN Jawa Bali dengan PLN Luar Jawa Bali. Menneg BUMN, Sofyan Djalil waktu itu sempat melantik 2 Dewan Direksi PLN (Direksi Jawa Bali dan Direksi Luar Jawa Bali). Selain memiliki 2 dewan Direksi, PLN juga rencananya dipecah (Vertical Unbundling)  menjadi 4 perusahaan yg terpisah dgn kelompok Electric Generation Station, Receiving Station, Distribution Station dan Residential Customer. Kondisi ini membuat Serikat Pekerja PLN dibantu beberapa Konfederasi Serikat Pekerja dan LSM melakukan perlawanan sehingga akhirnya proses unbundling tersebut mampu diredam.

Belakangan di penghujung tahun 2013, isu unbundling kembali muncul di PGN (Perusahaan Gas Negara). Disini kementerian ESDM membuat Permen No.19 Tahun 2009 yang khusus ditujukan ke badan usaha yang mengelola gas bumi (dalam hal ini PGN) agar memisahkan kegiatan bisnisnya menjadi 2 bagian yaitu kegiatan pengangkutan gas (transponder) dan kegiatan tata niaga gas (trader). Dengan demikian, PGN dipaksa mendirikan anak usaha yang akan mengelola kegiatan transponder. Setelah terbentuk anak usaha maka infrastruktur distribusi gas tersebut harus bisa digunakan bersama (akses terbuka) bagi kalangan swasta yang memiliki izin sebagai trader. Disinilah unfairness itu terjadi, bagaimana mungkin perusahaan swasta yg hanya bermodal surat izin boleh ikut memanfaatkan saluran distribusi milik PGN, mereka boleh jadi hanyalah broker yang membeli gas entah dimana dan menyalurkannya ke rumah-rumah / industri dan menikmati keuntungan yang besar tanpa berkeringat.

Berbagai kelompok baik asing (IMF yang terafiliasi oleh kapitalis), Pemerintah, DPR maupun konglomerat domestik selalu berusaha mendorong proses privatisasi BUMN dengan berbagai bungkusan isu yang manis, entah itu pasar bebas, efesiensi, mekanisme pasar, penciptaan skala keekonomian, kompetisi, penyehatan perusahaan dan sebagainya. Semua itu pada akhirnya bermuara pada bagaimana memperoleh akses terhadap sektor-sektor produksi Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Industri yang seksi (profitabilitas tinggi) selalu menjadi incaran berbagai pihak agar masuk dalam program privatisasi. Mulai dari sektor perbankan, migas, listrik, telekomunikasi, kehutanan hingga pertambangan semuanya selalu diobok-obok untuk mencari peruntungan. Bila niatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan BUMN, mengapa objeknya adalah BUMN yang sehat dan untung? Bukan BUMN yang rugi, sulit berkembang dan nyaris kolaps.

Bercermin dari berbagai kasus privatisasi dan unbundling di atas, bagaimana dengan Telkom? Apakah Telkom tidak mengalami hal tersebut dan kemana arahnya?

1.    Transformasi

Paska KSO, sekitar tahun 2003 (silahkan koreksi jika keliru) Telkom mulai menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan bisnis telekomunikasi yang makin dinamis dan kompetitif. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mentransformasikan diri mengikuti geliat industri sehingga organisasi, portfolio produk, budaya perusahaan, bisnis proses, host style, seragam kerja, branding dan lain sebagainya mengalami perubahan. Selama lebih dari 10 tahun terakhir, kegiatan ini terus bergulir dan selama itu pula selalu diiringi dengan tarik menarik kepentingan dan rasanya belum menemukan bentuknya yang tepat. Bukan cuma waktu yang terbuang percuma, tapi energi dan biaya terus mengalir entah berapa besar dan sampai kapan?

Ketika transformasi organisasi bergulir tahun 2003 lalu, saya membayangkannya mengikuti isu makro yang sedang berkembang. Ketika itu pemerintah baru saja menggulirkan UU Otonomi Daerah dan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Harapannya ketika itu terjadi empowering Kandatel dengan penggabungan beberapa Datel berdekatan dgn basis teritori dan dipimpin oleh seorang BP II secara seragam se Indonesia. Pada saat yang sama, Kakandatel diberi otoritas yang lebih besar dgn sokongan sumber daya yg memadai sehingga mampu berinteraksi secara cepat dan tepat dengan stakeholders-nya.

Namun apa yang terjadi kemudian, rupanya organisasi di running atas dasar fungsi, produk, segmen dan teritori. Organisasi berasaz fungsi misalnya Infratel, Diva, Finance, HR, IS, dll. Organisasi menurut produk adalah Flexi dan Multimedia. Sedangkan organisasi sesuai segmen adalah DES, DBS, DCS dan CIS. Selain itu, semua organisasi tersebut juga masing-masing memiliki teritori dengan batas yang absurb. Bayangkan jika organisasi ini diterapkan di TNI, ada sejumlah Kolonel yang menjabat sebagai Danrem dalam satu teritori dengan batas otoritas dan wilayah yang overlapping, mereka sadar atau tidak akan saling bersinggungan sehingga fokusnya akan terbagi antara menghadapi musuh eksternal (kompetisi) dan menjaga koordinasi agar pasukan tidak saling tembak.

Pada persfektif operasional, organisasi yang diharapkan adalah organisasi yang fit atau inline dengan lingkungan makro bisnis, yaitu mampu berinteraksi dengan cepat pd setiap perubahan dan tuntutan pasar. Disini, butuh desentralisasi mengikuti mekanisme otonomi daerah dan kompetisi dgn support system yang memadai, terukur dan ada pd saat dibutuhkan bukan organisasi vertikal yang bermuara pada sentralisasi. Organisasi New Telkom dgn pilar Witel dan Datel bisa jadi merupakan solusi, namun kembali lagi pada birokrasi / bispro, support sumber daya dan otoritas yg melekat padanya, apakah menguatkan frame organisasi tersebut atau kurang lebih sama dgn bentuk organisasi sebelumnya. Perubahan bentuk tidak akan banyak pengaruhnya jika tidak diiringi oleh delegasi support system yg relevan. Kita selalu mendengung-dengungkan great spirit “SPEED”, kita juga sering mendengar ungkapan bijak bahwa bukan yg besar mengalahkan yang kecil tapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Semua itu hanya akan bermakna jika semua unit dan setiap individu mengerti caranya dan punya willingness untuk menjadi bagian dari roda organisasi yg bisa berlari cepat.

2.    Holdingisasi

Kementerian BUMN punya program penciutan BUMN dari 141 menjadi 87. Isu yang belakangan merebak adalah rencana BNI mengakuisisi BTN dan Pertamina akan mengakuisisi PGN serta likuidasi Merpati. Holdingisasi Telkom bisa melalui akuisisi, pendirian anak perusahaan dan splitting divisi bisnis potensial. Semua skema tersebut tampaknya sudah berjalan dan sejauh ini kelihatannya everything running well.

Dibalik proses yang tampaknya berjalan baik tersebut, sebenarnya tersimpan potensi terjadinya unbundling perusahaan tanpa disadari. Prinsip, unbundling ada 2 kategori yaitu vertikal dan horisontal. Contoh unbundling vertikal adalah apa yang terjadi pada kasus PLN, Pertamina dan PGN dimana dilakukan pemisahan bisnis antara kegiatan hulu, distribusi dan kegiatan hilir. Sedangkan unbundling horisontal adalah kasus cross share holding antara Telkom dan Indosat beberapa tahun lalu, dimana saat itu Indosat akan mengambil alih operasi dan kepemilikan wilayah Telkom di Jawa Tengah. Kita bersyukur karena skenario tersebut berhasil digagalkan oleh Sekar Telkom. Lalu dimana potensi terjadinya unbundling dalam proses holdingisasi?

Sebagai perusahaan yang besar, Telkom memiliki divisi / lini bisnis yang mapan dan bila divisi / lini bisnis itu dipisahkan dari perusahaan induk (Telkom) dan membentuk anak usaha, maka pasti bisa mandiri, survive dan mencatatkan keuntungan. Setelah terpisah dan memiliki badan hukum sendiri, kita menyebutnya sebagai anak perusahaan. Wujudnya kita kenal dengan nama PT. GSD, PT. TA, PIN, Infomedia dan sebagainya. Telkom adalah BUMN, tapi anak usahanya bukan BUMN melainkan swasta murni walaupun mungkin kepemilikan sahamnya 100% oleh Telkom.

Mari kembali pada defenisi, unbundling adalah pemisahan usaha / kegiatan bisnis dan privatisasi adalah perubahan pemilik dari milik umum ke milik pribadi. Jadi hakekatnya, pendirian anak perusahan adalah sebuah proses unbundling dan setiap hasil dari unbundling mutlak telah terjadi privatisasi. Kita bisa saja berdalih bahwa itu kan masih 100% sahamnya ada di Telkom dan tidak ada pihak lain yang memilikinya.

INGAT, diluar Telkom ada sangat banyak kelompok kepentingan yang selalu mengincar BUMN dan kelompok usahanya, terutama sektor-sektor usaha yang seksi (high profitabily). Mereka senantiasa berusaha dan mencari celah untuk ikut memilikinya, bahkan kadangkala ada kelompok tertentu yang sengaja mendesain UU dan menyusupkannya melalui LSM, badan pemerintah maupun DPR. Kecemasan mendasar saya sebagai karyawan Telkom sekaligus anggota Sekar adalah sampai kapan Telkom mampu mempertahankan kepemilikan saham mayoritasnya pada anak-anak usaha yang telah berdiri?  Buktinya sudah ada, yakni Telkomvision, siapa yang mampu menjamin bahwa struktur kepemilikan saham Telkom pada anak-anak usahanya tidak akan berubah pada waktu yang akan datang???

Tulisan ini hanyalah sebuah opini atas realita sehari-hari, tidak ada maksud untuk menyalahkan atau mengeritik pihak tertentu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kemajuan Telkom dan kita semua, thanks.

ANSHAR DAUD *1)

*) KANDATEL PATI WITEL KUDUS

8 thoughts on “Opini : “Privatisasi vs Unbundling BUMN””

  1. Tulisan yg bagus,
    Semoga tulisan tsb banyak yg membacanya,
    Dalam penilaian saya Sudut pandang SDM yg beginilah yg membuat karyawan Telkom tetap waspada untuk tidak masuk dalam kubangan pasir hisap yg mematikan.

    Selamat !!! Tulisan diatas dapat bintang *****

  2. KSO dimulai Tahun 1995, 8(delapan) dari tahun 2003 sobat, di KTI bukaka-singtel mitranya.! paling telat diambil alih kembali Telkom dan ini harus BAYAR GANTI RUGI akibat PUTUS KONTRAK. dan pada Tahun 1995, juga TO(Transpormasi Organisasi) dari 12 Witel menjadi 7 Divisi, dengan 5 DIvisi KSO.(Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan dan KTI), inipun pada tahun 1998 terjadi krisis politik dan ekonomi, dari era Orba menjadi Era Reformasi.!
    Era Orba PERUMTEL menjadi PT.Telekomunikasi, dan berkembang dengan punya buanyak “Anak Perusahaan” dan waktu krisis ekonomi pada dilikwidasi dan dijual ke orang buanyak duit di indonesia.! mulai dibuka”Liberalisasi bisnis Telekomunikasi dengan munculnya berbagai perusahaan2 baru Telekomunikasi seiring dengan berkembangnya Telekomunikasi Mobile/Seluler.
    Saya teringat era Dirut Alm. Pak Cacuk, bahwa rumah PERUMTEL sangat besar , bagaikan pesawat jumbo jet, maka perlu KECEPATAN, maka disejahterakanlah Pegawai TELKOM dengan Kenaikan Kesejahteraan > 100%, dan menghapus MENTAL MONOPOLI dan KKN, sayang ditengah jalan diganti, karena melawan Kekuasaan Politik, tapi SEMANGATNYA Alm.Pak Cacuk tetap Membara di Pegawai “PERUMTEL ” waktu itu yang telah berubah menjadi PT.Telkom.

    “Semoga Punggawa-punggawa SEKAR PT Telkom Indonesia, Tidak lupa “SEJARAH” perjuangan Pendahulunya sehingga tetap ada sampai saat ini.! “JAYALAH PT.Telkom Indonesia, JAYALAH SEKAR PT TELKOM, Sejahtera Karyawannya.!

  3. Luar Biasa

    Sebenarnya sebagian besar Karyawan Telkom sudah tahu Perilaku Mafia yang tertarik untuk mencaplok Telkom Group dengan berbagai kemasan, apalagi memasuki tahun-tahun Politik seperti saat ini, berbagai Reporting yang Formalpun dimodifikasi, hanya saja hanya sangat sedikit yang berani untuk menyuarakan. Mulai saat ini mari kita Suarakan beramai-ramai biar ciut nyalinya para Oknun yang bejat Moral (yang kerjanya hanya membangun citra) walaupun sebenarnya BODONG BESAR.

  4. Double thumbs UP…!!!
    Tulisan ini sepatutnya dibaca oleh semua karyawan, karena itulah realitasnya.
    Kunci mengelola Perusahaan sebesar Telkom ini adalah Integritas dan Nasionalisme.
    Jika Integritas dan Nasionalisme diabaikan, maka akan ada saja cara untuk ngangkangi Telkom, untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok.
    Jika Integritas dan Nasionalisme diabaikan, maka akan ada saja istilah-istilah dengan bahasa langit yang seolah-olah hebat, tapi minim aktualisasi.
    Tidak ada artinya berbagai penghargaan yang diterima Telkom, jika kualitas layanan mengalami degradasi. Omong kosong saja itu penghargaan yang diterima Telkom, jika pelayanan gangguan Speedy acapkali membuat pelanggan putus asa dan say good bye Telkom.
    Mari kita luruskan yang bengkok, kita halau yang belok, kita kuatkan yang sudah lurus.
    Jayalah Telkom Indonesia, Jayalah Indonesia…!!!

  5. Kenapa Dirut Telkom, yang katanya Huebat, perusahaannya buanyak dapat penghargaan, bukan pilihan PEMIMPIN yang layak jadi Calon Pemimpin Indonesia (CAPRES n WAPRES) tidak tercatat diantara 3 DIRUT BUMN yang HEBAT dan “JUJURRRR”, bukan “PENCITRAAN” kenapa.???, mungkin kita harus bertanya pada rumput yang bergoyang n tapi bukti waktu jadi PEJABAT TELKOM (GM n EGM) kinerjanya statistik huebat, kenyataan lapangan banyak yang tidak sesuai/tidak benarlah (BODONG/ tidak ada pelanggannya n kebijakannya tidak terimplementasi keseluruh karywan n hanya ke unit2 tertentu…).!!!
    Ini SEKAR perlu Waspadai, kenapa, kenapa, kenapa.? SEKAR harus berani dengan “PENGALAMAN” sebagai “GARDA TERDEPAN KEMBALInya Divisi KSO” “beranilah” karena BENAR n LEGAL dan demi KEBAIKAN BERSAMA.! SEKAAAAAAAR.

  6. Tulisan yang sangat bagus kalau dimungkinkan shar saja di milis witel masing-masing shg banyak yang tertarik utk membacanya dimana tulisan ini dapat menggugah rasa nasionalisme dan merasa bangga menjadi anggota SEKAR….

  7. ada pepatah, kalau mau bisa mengembik maka harus jadi kambing, kalau mau bisa bertelor maka harus jadi ayam , tulisan opini diatas saya baca masih ibarat pepatah “kambing bertelur ayam”.
    pemain-pemain ekonomi dunia tidak sesederhana itu berpikirnya, salah-salah apa yang kita suarakan maka itu jadi pembenaran sederhana bagi perlakuan dan tindakan yang mereka ambil.
    bisa bahkan tulisan diatas jadi inspirasi pihak-pihak lain utk melakukan perbuatan seperti apa yng dituliskan diatas tersebut dimana pada awalnya mereka tidak berpikir demikian.
    kalau itu terjadi, maka penulis diatas sebenarnya adalah pihak penyulut yang dapat merugikan telkom sendiri.
    demikian kicauan saya, semoga tidak bermanfaat dan tidak berguna
    kalau tidak berguna dilupakan saja, kalau tidak bermanfaat maka dibuang saja ……. heheheheeee

  8. yang ideal itu jangan jadi karyawan yg so so saja …….
    karena sebesar apapun perjuangan kalian,
    hanya akan menjadi sebuah sekrup dalam bangunan besar…

    melawan orang kaya rakus , harus bisa jadi kaya dermawan,
    melawan pejabat kotor harus mau jadi pejabat bersih ….
    jangan cuman koar-kora nggak ada tindaklakn kongkrit ….

    semoga mengharukan ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>